Antisipasi Penimbunan BBM - Ratusan Intelejen Disebar Pantau SPBU

PALEMBANG, Jurnal Sumatra Polresta Palembang terus melakukan peningkatan pengawasan dan kewaspadaan terkait aksi spekulan yang memanfaatkan kenaikan harga BBM. “Kondisi demikian suka dimanfaatkan oknum spekulan dengan menimbun BBM dengan harapan mengeruk keuntungan besar ketika harga BBM naik,” ungkap Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabaruddin Ginting, kemarin. Saat ini pihaknya terus meningkatkan pengawasan dan berkoordinasi dengan menyebar ratusan intelejen ke segala penjuru Kota Palembang untuk mengantisipasi aksi kejahatan tersebut.“Dalam dua pekan ini kita telah menangani dan mengungkap pelaku penimbunan BBM,”jelasnya. Kasat Intelkam Kompol Suyanto menambahkan, saat ini telah menyiagakan anggota untuk melakukan pengawasan SPBU atau pemilik usaha bahan bakar minyak. Selain itu, pendekatan secara persuasif terus dilakukan terutama di Depo Pertamina di Kertapati Palembang.“ Kita akan memonitor besaran yang didistribusikan kepada setiap SPBU. Selain itu, kita menugaskan anggota untuk mengawasi pusat pengisian bahan bakar terutama jika antrean panjang,”tuturnya. Sementara itu, Pemkot Palembang bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU di Kota Palembang, kemarin membahas rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada awal April mendatang.Wali Kota Eddy Santana Putra menjelaskan, rencana kenaikan BBM bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus diikuti pemerintah daerah. “Untuk itu perlu konsolidasi semua pihak untuk antisipasi gejolak dari pengaruh yang ditimbulkan. Kita mengundang Pertamina, Migas, dan pengelola SPBU untuk menyosialisasikan kompensasi terkait kenaikan BBM dan masing-masing dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” jelasnya di kantor wali kota,kemarin. Dia meminta,Pertamina tidak mengurangi kuota BBM di SPBU sehingga tidak terjadi antrean panjang di Kota Palembang. Pertamina pun diharapkan mengawasi pembelian BBM untuk mencegah aksi penimbunan. “Untuk pengawasan tentu perlu dukungan semua pihak karena penimbunan BBM tidak boleh. Kita sudah koordinasi dengan kepolisian untuk menindak pelaku penimbunan supaya diproses secara hukum,”ujarnya. Adapun empat kompensasi nasional dari kebijakan kenaikan BBM, ungkap Eddy, pertama, adanya penambahan frekuensi jatah beras bagi rakyat miskin (raskin) sebanyak dua bulan penerimaan sehingga masing-masing rumah tangga sasaran (RTS) akan menerima 14 bulan setahun.Kedua, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) menjadi Rp150.000/bulan/KK selama 9 bulan.Ketiga, beasiswa siswa miskin menjadi Rp5,9 triliun selama 6 bulan. Keempat, insentif pengelolaan transportasi menjadi Rp5 triliun. “Kompensasi ini untuk skala nasional dan berlaku mulai April mendatang,”ungkapnya. Selanjutnya Eddy mengimbau masyarakat tidak panik terkait banyaknya aksi demo menolak rencana kenaikan BBM, sebab Pemkot Palembang akan membuka posko pengaduan. “Upaya menuntut dalam bentuk aksi atau demonstrasi di jalanan adalah hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat.Memang ada hak warga untuk menolak kebijakan ini. Kita membuka tempat pengaduan di kantor wali kota sehingga masyarakat tidak perlu berdemo atau unjuk rasa,”katanya. Dalam kesempatan tersebut, General Manajer Pertamina UPMS II Sumbagsel Abdul Khalid mengatakan, saat ini stok BBM untuk wilayah Kota Palembang.“Kuota Palembang memang terjadi peningkatan 10% sejak tiga hari terakhir meski Pertamina belum mendapatkan kepastian subsidi dari pemerintah,”ungkapnya.(snd)