Terkait kasus APBD Muba yang Melibatkan Alex Noerdin

Ada Apa dengan KPK ?

Jakarta, Jurnal Sumatra

Juru Bicara KPK Johan Budi membantah keras ada team KPK yang datang ke Palembang Sumatera selatan memeriksa beberapa pejabat Pemkab Muba Sumatera Selatan terkait kasus APBD Kabupaten Muba Sumatra Selatan. Jika Johan Budi benar dengan pernyataannya, dipastikan, ada oknum yang mengaku-ngaku Team Penyidik dari KPK. 

Menurut Johan Budi,  team KPK yang datang ke Palembang adalah team yang bertugas memverifikasi harta kekayaan, terkait dengan Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur Provinsi  DKI Jakarta. “Bukan masalah pemeriksaan tentang kasus APBD Kabupaten Muba Provinsi  Sumatera Selatan”.Ketika Jurnal sumatra menanyakan tentang pemeriksaan beberapa mantan pejabat dan pejabat Muba di Era pemerintahan Bupati Alex Noerdin pada tanggal 29 Mei  hingga 1 Juni 2012 bertempat di Gedung BPKP Palembang.

Johan Budi, Juru Bicara KPK

 Johan Budi yang biasanya menjawab wartawan dengan tenang dan santai itu terlihat tidak bersahabat. Sebaliknya dan ia terkesan “menyerang”.  Kok, anda ngotot ? ujar Johan tidak terima. ”Kasus APBD Muba ada di Penyelidikan, tapi  tidak  ada team KPK yang turun ke Sumatera Selatan untuk kasus APBD ”. “Yang lebih tahu saya, saya orang KPK” ujarnya cetus. Bukan itu saja, Johan justru terkesan “memprovokasi”  Wartawan Jurnal sumatra dengan puluhan wartawan yang memang sedang  meliput di KPK. “Bagaimana ini teman-teman, saya sudah bilang  KPK yang ke Palembang adalah tentang Verivikasi harta kekayaan, terkait dengan Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur Provinsi  DKI Jakarta, Bukan masalah pemeriksaan tentang kasus APBD Kabupaten Muba Provinsi  Sumatera Selatan, tapi ini ndak percaya”. Ujarnya.

Padahal sebelumnya, pada tanggal  7 Juni 2012 yang lalu melalui telepon selulernya, Johan Budi menyatakan  bahwa KPK sudah memeriksa sejumlah Mantan Pejabat Pemkab Muba dalam kasus dugaan Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Muba. “Ya, pihak KPK memang sudah memeriksa sejumlah Mantan Pejabat Pemkab Muba dalam kasus dugaan Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Muba” . Jelas Johan Budi kala itu. Bukan itu saja, Johan Budi menegaskan, bahwa KPK akan terus mendalami kasus APBD Kabupaten Muba Provinsi Sumatra Selatan tersebut. “untuk KPK masih merahasiakan waktu pemeriksaan selanjutnya.

Ada apa sebenarnya dengan KPK ? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan atas kasus dugaan korupsi  APBD Pemkabyang mencapai  1,7 Trilliuan ini ? sampai-sampai  Juru Bicara KPK sendiri  tidak mengetahui bahwa team KPK yang datang ke Sumatra Selatan pada tanggal 29 Mei 2012 sampai tanggal 1 Juni 2012 untuk memeriksa pejabat Pemkab Mubabertempat di lantai dua Gedung BPKP jalan Demang Lebar Daun Palembang.Bukti keseriusan tersebut, KPK telah memeriksa beberapa mantan pejabat dan pejabat Muba di Era pemerintahan Bupati Alex Noerdin seta pihak yang terkait, pekan lalu 29 Mei Hingga 1 Juni 2012 bertempat di Gedung BPKP Palembang,  Jalan Demang Lebar Daun.

Dijelaskan sebelumnya, Penyidik KPK telah memeriksa mantan Sekda Muba yang kini menjawab sekda Provinsi  Sumsel Yusri Effendi. Yusri diperiksa berkaitan ketika dirinya menjadi kepal a Bappeda yang merangkapa kepala dinas PU Mina Marga dan asisten UU Pemkab Muba semasa bupatinya Alex Noerdin  yang kini menjadi Gubernur Sumsel  dan tengah mencalonkan diri menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu beberapa orang yang berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut, KPK memeriksa kembali beberapa nama bertempat di  gedung BPKP lantai dua. Beberapa nama yang didapat dari sumber Jurnal Sumatra,  antara lain Apriadi diperiksa berkaitan dengan dirinya ketika menjabat kepala Bagian Ekonomi Pemkab Muba dan sekarang Apriadi menjabat Kepala Donas Sosial Pemprov Sumsel.  Kemudian Nursyirwan,  Ibrahim,  Andi Syaiful serta Hazuar Bidui  yang kini mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuasin diperiksa sebagai  Kabag Keuangan Pemkab Muba dan yang tidak diduga sama sekali, berdasarkan bukti  lapangan yang didapat oleh Jurnal Sumatra, istri Bupati Muba yang tengah menjabat saai ini, Lucyanti turut diperiksa KPK.(Tupado Panggabean/ team Redaksi)